Ujian Mandiri

Ujian MandiriMenuai Keadilan dari UM

Oleh : Taat Rifani

Ujian Mandiri (UM) sebagai salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menuai kesenjangan karena biaya yang mahal, sehingga calon mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu cendrung memilih Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai jalur masuk PTN.

Biaya UM yang begitu mahal ternyata menjadi problem yang serius. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi calon mahasiswa dari kalangan ekonomi pas-pasan. Karena mereka kesulitan untuk masuk PTN melalui jalur ini, sehingga timbul kesan bahwa UM eksklusif bagi calon mahasiswa kaya saja.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 yang mengharuskan semua perguruan tinggi negeri (PTN) dalam menjaring mahasiswa baru dengan ketentuan 60% melalui jalur SNMPTN dan 40% dari UM ternyata belum cukup mengurangi bahkan menghapus kesenjangan ini. Karena yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan. PTN justru memanfaatkan regulasi 40% UM ini sebagai jalan untuk mandapatkan profit. Bahkan yang lebih parah lagi ada indikasi PTN menjaring mahasiswa baru sampai 70% lebih melalui jalur UM. Hal ini tentu  menyalahi PP nomor 66 dengan kata lain telah melanggar hokum yang telah ditentukan.

Komersialisasi UM juga menyalahi UU Sisdiknas pasal 5 ayat 1 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan sistem sekarang ini berarti kesempatan calon mahasiswa kurang mampu  belum mampu memperoleh kesempatan penuh untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Mereka masih terhalang dinding kuat biaya UM selangit yang sulit mereka tembus. Alhasil calon mahasiwa kurang mampu tidak bisa melanjutkan studinya yang mereka inginkan. Padahal sebenarya mereka punya potensi dan layak berada di perguruan tinggi sesuai yang mereka inginkan untuk mewujudkan cita-citanya.

Sungguh sangat disayangkan, karena potensi-potensi yang dimiliki mereka tidak dapat diaktualisasikan secara maksimal. Sehingga secara tidak langsung akan membunuh karakter pendidikan itu sendiri. Bahkan ironisnya, ini terjadi pada negeri ini yang notabene sedang gencar meningkatkan kualitas pendidikanya.

Komersialisasi

Memang bukan lagi rahasia umum jika  UM lebih mahal dibanding SNMPTN. Hal ini disebabkan karena UM mutlak dikelola PTN tanpa intervensi pemerintah. Disini PTN bebas  mengatur teknis dan mekanismenya secara independen, sehingga jalur ini sarat akan komersialisasi. Persaingan yang tidak sehat dalam jalur ini tidak bisa dielakan lagi. Karena jalur ini sendiri sangat jauh dari transparansi. Bahkan terkadang ada PTN yang seolah-olah mengkomersilkan jalur ini. Hal ini bukanya tanpa bukti, setiap tahun banyak PTN yang mempertimbangkan nominal uang dalam merekrut mahasiswa melalui jalur ini. Biasanya sebelum dilaksanakan ujian, pendaftar diharuskan mengisi blanko kesanggupan membayar uang pengembangan.

Memang salah satu sumber dana operasional PTN berasal dari sumbangan mahasiswa. Akan tetapi tidak seharusnya PTN semaunya dalam mematok dana sumbangan oleh mahasiswa. Bahkan menjadikan uang sebagai salah pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Karena pada hakekatnya PTN bukan milik perorangan atau instansi tertentu. Melainkan milik negara yang diperuntukkan untuk memenuhi hajat rakyat dalam memperoleh pendidikan yang layak. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memantau bahkan ikut campur tangan agar semuanya berpihak kepada rakyat.

Oleh karenanya, perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai subjek terbesar. Setiap kebijakan yang dikeluarkan hendaknya berpihak kepada rakyat, baik itu kaya maupun miskin. Apalagi dalam masalah pendidikan yang akan menenentukan masa depan suatu bangsa. Karena jika kualitas pendidikan suatu negara baik, pasti negara tersebut akan mempunyai peradaban yang baik, karena pendidikan itu sangat penting. Bahkan Rupert C Ludge mengatakan ”Education is life and life is educaton”artinya pendidikan adalah hidup dan hidup adalah pendidikan.

Sedangkan untuk mengatasi problem ujian mandiri masuk perguruan tinggi yang tidak bisa dijangkau calon mahasiswa kurang mampu. Pemerintah harus secepatnya mencabut UM tanpa harus menunggu tahun depan. Seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di Surabaya, Jawa Timur Minggu (16/01/2011). Konskuensinya Pemerintah harus menambah dana bantuan kepada PTN. Karena dengan dihapuskanya UM otomatis akan mengurangi pemasukan untuk PTN. Dengan demikian kesempatan bagi calon mahasiswa baru semakin terbuka untuk melanjutkan di PTN tanpa mengurangi input untuk biaya operasionalnya.

Tidak sampai disini saja, Pemarintah perlu waspada. Alih-alih akan menghapus kesenjangan dalam pendidikan justru bisa jadi buah simalakama. Karena tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu Pemerintah dan juga masyarakat harus bersama-sama mengontrol dana bantuan dari pemerintah. Agar pendidikan kita dapat clean dari unsur-unsur KKN dan kastanisasi pendidikan.